SAMARINDA. Status Ketua Rukun Tetangga (RT) menjelang perhelatan politik akhir tahun nanti masih abu-abu hingga sekarang. Walau mereka tidak termasuk dalam barisan Aparat Sipil Negara (ASN), namun sebagai ketua di sebuah lingkungan, menjadikan mereka sebagai struktur pemerintahan yang paling dasar. Sehingga bukan tidak mungkin, para ketua RT dapat dimobilisasi atau dimanfaatkan salah satu pasangan calon (Paslon), terutama dari petahana.
Senin (5/10) lalu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Samarinda, Galeh Akbar Tanjung menyatakan bahwa ketua RT tidak termasuk dalam pihak yang dilarang untuk mendukung salah satu Paslon. Hal ini lantaran istilah ketua RT tidak tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) mengenai hal itu.
“Dalam PKPU, struktur pemerintahan paling dasar adalah lurah atau kepala desa. Mereka (lurah dan kepala desa, Red) ini yang tidak diperkenankan mendukung salah kandidat dalam Pilwali,” kata Galeh.
Pernyataan itu dibantah anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Sungai Pinang, S Roy Hendrayanto. Menurutnya, ketua RT seharusnya masuk dalam barisan yang tidak boleh mendukung salah satu Paslon alias wajib netral.
“PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) itu kan buatan manusia. Bisa saja tidak lengkap atau mungkin salah. Sekarang apa bedanya ketua RT dan kepala desa? Mereka sama-sama bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan mereka di-SK-kan setelah dipilih warga. Tafsir ini yang seharusnya diperhatikan,” kata Roy.
Makanya ia meminta Panwaslu cermat dalam menelaah dan menafsirkan setiap uraian kata yang ada dalam PKPU tahun 2015. “Seharusnya ini bagian dari tugas Panwaslu untuk mengritik. Karena mereka memiliki tugas mengawasai jalannya pesta demokrasi,” terangnya.
Selain itu, ketua RT di Samarinda juga menerima honorarium yang bersumber dari APBD Samarinda setiap bulan. Pria yang menjadi dosen hukum di Universitas 17 Agustus (Untag) ini memprediksi besar kemungkinan para ketua RT mengarahkan dukungannya ke incumbent.
“Kalau itu yang terjadi, Pilwali di Samarinda tidak akan berjalan sportif. Mungkin ini bisa jadi celah bagi kandidat yang kalah dalam pemilihan mengajukan gugatan nantinya,” tuturnya.
Makanya Roy mengaku siap memperdebatkan soal status para ketua RT hingga tahap mana pun demi netralitas. Selain itu, ia juga meminta KPU Samarinda dan Banwaslu Kaltim segera konsultasi ke KPU Pusat agar aturan ini tidak rancu.
“Ketua RT harus netral agar jalannya pesta demokrasi berjalan tertib,” tutupnya. (aya/lee)