DICORETNYA dua proyek strategis nasional mendapat tanggapan dari legislator Bontang. Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam menyayangkan kondisi tersebut. Pasalnya, dampak dari pencoretan pembangunan kilang Bontang menyasar pada kemajuan dan serapan tenaga kerja di Bontang. “Ini efek berantai. Sangat disayangkan,” kata Andi Faiz.

Lebih lanjut politikus Golkar ini meminta agar pemerintah proaktif melirik investor di bidang lainnya. Dengan memaparkan keunggulan Kota Taman yang ramah dengan investasi. Mulai mempermudah perizinan dan pembebasan lahan. “Menjadi evaluasi bagi Pemkot untuk sering memperkenalkan keunggulan Bontang. Apalagi di sini merupakan kota industri,” ucapnya.

Terkait dengan dicoretnya jalan tol Samarinda-Bontang ini juga dikeluhkan. Mengingat Bontang ke depan menjadi penyangga ibu kota negara (IKN) baru. Tentunya membutuhkan akses infrastruktur yang layak. Kondisi ini justru membuat tidak meratanya penyambungan khususnya bagi sekitar IKN.

“Ketika pembangunan dipusatkan di IKN tetapi penyangga tidak difasilitasi ini bakal menjadi hambatan,” ucapnya.

Kritik tajam juga dilayangkan oleh Wakil Ketua DPRD Agus Haris. Dia mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat. Sehubungan jalan tol Samarinda-Bontang ini diharapkan menjadi koneksi kabupaten/kota sekitar IKN. Dengan tujuan memudahkan alur perdagangan dan akses masuk bagi orang yang berkepentingan di IKN. “Saya kecewa berat dicoretnya jalan tol dari PSN,” tutur dia.

Apalagi Bontang merupakan daerah industri. Tentunya pengiriman hasil industri ini juga membutuhkan akses yang memadai. Bahkan, pendapatan negara juga salah satunya bersumber dari Kota Taman. Melalui keuntungan yang diperoleh dari beberapa perusahaan besar di Bontang.

Terkait dengan dicoretnya pula pembangunan kilang Bontang juga ia geram. Dia menduga ada kepentingan individual di jajaran pusat yang berdampak terhadap masyarakat di Bontang.

“Saya sudah menduga karena dari awal ada tarik-ulur. Seharusnya pusat tidak memikirkan kepentingan individu beberapa oknum itu. Walaupun memang kilang ini bersifat bisnis,” sebut politikus Gerindra itu.

Menurut dia, terkait regulasi sudah disiapkan eksekutif dan legislatif Bontang. Salah satunya dengan merevisi Perda RTRW di 2019. Bahkan, kesiapan lahan juga sudah fasilitasi dengan baik. Wakil rakyat yang akrab disapa AH ini pun menolak perubahan PSN ini.

Dia pun meminta kepada jajaran pemprov termasuk gubernur untuk menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat ini. Termasuk mengajak seluruh kepala daerah se-Kaltim.

“Seharusnya pembiayaan nasional terkonsentrasi di Kaltim. Sebab, Kaltim akan menjadi IKN. Ini semacam tidak harmonis dalam pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (ak/ind/k8)