Pupus sudah harapan masyarakat Bontang terkait dua pembangunan strategis nasional yang sempat mengemuka, beberapa waktu lalu.

 

BONTANG–Pembangunan kilang Bontang dan jalan tol Samarinda-Bontang dicoret dari program strategis nasional. Keputusan ini tertuang dalam Permenko Perekonomian 9/2022 tentang Perubahan Daftar PSN. Informasi ini pun dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam. “Benar kilang dan tol Samarinda-Bontang hilang (dari PSN),” kata Amiruddin.

Menurut dia, selama ini nasib pembangunan kilang tidak ada kepastian dari pihak Pertamina. Dengan kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemkot untuk mencari investor di bidang lain ke Kota Taman. Bahkan, tim pembentukan investasi telah dibentuk beberapa waktu lalu.

“Tentu akan melihat sektor lain pasca gagalnya kilang. Seperti CPO sebelumnya tidak memikirkan tetapi saat ini sudah ada di Bontang melalui PT Energi Unggul Persada (EUP),” ucapnya.

Apalagi kawasan Bontang Lestari telah ditetapkan menjadi kawasan industri. Mengacu dari Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Ke depan pemkot akan tetap memperbaiki fasilitas di kawasan itu. Sehingga dapat menarik investor lainnya. “Kami akan bergerak cepat untuk mencari investasi lainnya,” tutur dia.

Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati mengatakan, pencoretan dua PSN ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pastinya pusat memiliki pertimbangan, perhitungan, dan analisis jauh terhadap keputusan ini. Meski merasa sedih dengan hasil yang kurang menguntungkan bagi Bontang.

Terkait dengan nasib tim percepatan pembangunan kilang, dia belum bisa memutuskan apakah tetap dilanjutkan atau tidak. “Itu ranah kepala daerah. Tetapi harapannya tetap ada. Keputusan ini menjadi bahan pertimbangan selanjutnya,” sebut dia.

Untuk diketahui, langkah serius Pemkot Bontang sebelumnya untuk merealisasikan pembangunan grass root refinery (GRR) kilang Bontang sudah matang. Mulai pengubahan perda RTRW terkait peruntukan Bontang Lestari menjadi kawasan industri.

Sehubungan sektor lahan juga telah menyiapkan dua opsi. Bahkan itu dipastikan berstatus clear. Meliputi lahan di area PT Badak LNG sekira 475 hektare dan kawasan eks Lapangan Terbang Layang, Bontang Lestari sekitar 800 hektare. Pemkot pun sudah membebaskan sekitar 60 hektare di Bonles.

Memang saat ini masih bertipografi semak belukar. Peran pemkot menyangkut lahan sebatas memfasilitasi kendala di lapangan. Pembebasan nantinya menjadi ranah investor.

Desas-desus batalnya kilang Bontang mulai tercium pada 2019. Kala itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengaku sudah melakukan evaluasi terhadap daftar pembangunan kilang dan memastikan Kilang Bontang batal dikerjakan. Menurut dia, adanya permasalahan mengenai keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah di Bontang yang tidak mencukupi untuk pembangunan kilang BBM baru.

Ditambah PT Pertamina telah mengakhiri kerja sama dengan perusahaan migas asal Oman Overseas Oil and Gas (OOG). “Kita bangun kilang dan upgrade itu kita hitung lagi. Sebelumnya, ada enam kan, empat upgrade dan dua bangun baru. Ini kita koreksi. Kita hanya bangun satu kilang baru dengan upgrade empat kilang existing. Yang baru, Tuban. Bontang kita tidak,” kata Nicke kala itu.

Meski demikian, saat itu Kilang Bontang masih tercantum dalam PSN. Sementara terkait rencana pembangunan tol Samarinda-Bontang telah dianggarkan sejumlah tahapan awal. Baik di lingkup pemprov maupun pusat sebelumnya. (ak/ind/k8)

 

GRAFIS

Lika-Liku Perjalanan Kilang Bontang

  • Perda RTRW diubah oleh DPRD Bontang pada 2019. Salah satunya untuk mengakomodasi rencana pembangunan kilang Bontang.
  • PT Pertamina mengakhiri kerja sama dengan Overseas Oil and Gas (OOG) yang merupakan perusahaan migas dari Oman.
  • Dua lahan disiapkan pemkot di area PT Badak LNG sekira 475 hektare dan kawasan eks Lapangan Terbang Layang, Bontang Lestari sekitar 800 hektare.
  • Tim dari pusat pun telah melakukan survei terkait lahan.
  • Agustus 2022 Pemerintah Pusat mencoret Kilang Bontang dari PSN.

 

  • Anggaran yang digelontorkan sebelumnya untuk Tol Samarinda-Bontang

pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan jalan tol Samarinda–Bontang dengan pagu anggaran Rp 741 juta dari APBD Kaltim.

  • Ø Kaji ulang studi kelayakan pagu anggaran Rp 6 miliar dari APBN (2020).
  • Penyusunan studi amdal dan dokumen perencanaan pengadaan tanah Rp 4,5 miliar dari APBN (2021).
  • Dokumen analisis dampak lalu lintas (andalalin) dan finalisasi izin lingkungan Rp 2,7 miliar dari APBN (2022).